PENGUNJUNG

FORUM TATA RUANG. Diberdayakan oleh Blogger.

Desa Batu Kerbau - Kab. Bungo

Desa Batu Kerbau - Kab. Bungo

Kec. Jambi Selatan - Kota Jambi

Kec. Jambi Selatan - Kota Jambi

Peta Unja Mendalo

Peta Unja Mendalo

Danau Sipin - Kota Jambi

Danau Sipin - Kota Jambi

Danau Teluk Kota Jambi

Danau Teluk Kota Jambi

COMMUNICATE

+62 812731537 01

Kota Jambi

Place

Place

ISI IDRISI TAIGA

ISI IDRISI TAIGA

PROVINSI JAMBI

Ikutin lewat e-mail

Prediksi Karbon dengan IDRISI Taiga

Prediksi Karbon dengan IDRISI Taiga
Contoh Kasus di Madagaskar

HOW TO GOIN ON BERHALE ISLAND

BERHALE ISLAND

Pulau Berhala
Large selection of World Maps at stepmap.com
StepMap Pulau Berhala


Klik saja iklan di bawah ini

Populer

Minggu, 31 Januari 2016

Tanah Komunal Dapat Dimanfaatkan Tanpa Melepas Kepemilikan

by Oldy Arnoldy  |  at  05.38

Pemerintah akan mengembangkan regulasi hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hal itu dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Ia mengatakan, tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus dipertahankan dan dilindungi. Oleh karena itu, Ferry mendorong pemilik untuk tidak mudah melepaskan tanahnya.

"Banyak masyarakat adat yang miliki lahan luas, dalam hal ini mereka jangan sampai mudah untuk melepas. Kalaupun memang ingin melepas, jangan sepenuhnya, istilahnya BOT-kan (sistem bangun guna serah) saja," kata dia.

Namun, lanjut Ferry, jika pengembang tertarik membangun atau menggunakan lahan komunal, hal itu dimungkinkan selama penggunaannya tidak melepas status kepemilikan hak komunal masyarakat terhadap lahan yang akan dimanfaatkan.

"Kita melakukan ini sebagai penegasan bahwa ketika ada pengembang mau menggunakan suatu tanah itu silakan, tapi dia hanya berhak memanfaatkan dan menggunakannya," jelas Ferry.
Karena itu, Ferry pun akan terus mengenalkan regulasi yang berkaitan dengan hak komunal atas tanah oleh masyarakat adat. Regulasi tersebut diakuinya sebagai pengembangan dari hak guna bangunan (HGB).

"Kita akan kenalkan regulasinya nanti sebagai pengembangan dari hak guna bangunan PKL termasuk hak komunal tadi, yang nantinya dapat dimanfaatkan pihak lain dalam jangka waktu yang panjang," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat adat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 9 tahun 2015.



Sumber referensi : Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang No 9 Tahun 2015

0 comments:

Kebun Mangrove

Kebun Mangrove
Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jaringan Jalan

Jaringan Jalan

POLA RUANG SUMATERA

POLA RUANG SUMATERA

Struktur Sungai

Struktur Sungai
Proudly Powered by Blogger.